bimbingan dan konseling

   BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Materi

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing mendapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang ada.

Optimalisasi pelayanan bimbingan dan konseling perlu dilakukan sehingga pelayanan bimbingan dan konseling benar-benar memberikan kontribusi pada penetapan visi, misi, dan tujuan sekolah dan madrasah yang bersangkutan. Kegiatan ini didukung oleh manajemen pelayanan yang baik pula guna tercapainya peningkatan mutu pelayanan bimbingan dan konseling.

B.     Tujuan Mempelajari Materi

Bimbingan dan konseling merupakan sebuah disiplin ilmu yang tentu saja memiliki unsur-unsur yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah, untuk itu kami mencoba membahas beberapa poin penting dari unsur-unsur itu.

C.    Manfaat Mempelajari Materi

Pada dasarnya manfaat mempelajari materi ini agar perkembangan personal akan meningkat secara positif karena adanya bimbingan konseling.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Organisasi Bimbingan dan Konseling

Organisasi adalah sistem kerjasama kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. (Nawawi, 1994). Pengorganisasian secara harfiah berarti membuat sesuatu menjadi organis, artinya menetapkan hubungan – hubungan operatif antara seluruh komponen agar terdapat keselarasan usaha. (Minarjo, 1979: 11). Sedangkan Lazaruth mengemukakan bahwa pengorganisasian merupakan proses pembagian tugas – tugas dan tanggung jawab serta wewenang. Sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan[1].

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan efektif antara personel sehingga mereka dapat bekerja secara efisien dan mendapat kepuasan pribadi dalam menjalankan tugasnya. Pengorganisasian dilaksanakan setelah manajer menetapkan tujuan yang akan dicapai dan menetapkan strategi untuk mencapainya melalui proses perencanaan.

Dari beberapa pengertian tersebut tampak bahwa pengorganisasian merupakan langkah menuju pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi merupakan alat administrasi untuk untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka susunan bentuk dan besar kecilnya organisasi harus disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan tersebut.

Dalam pengorganisasian ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu asas koordinasi dan hierarki. Asas koordinasi adalah pengaturan dan pemeliharaan tata hubungan agar tercipta tindakan yang sama dala rangka mencapai tujuan bersama. Sedangkan asas hierarki adalah suatu proses perwujudan koordinasi dalam organisasi.

Bimbingan konseling adalah Proses pemberian bantuan (process of helping) kepada individu agar mampu memahami dan menerima diri dan lingkungannya, mengarahkan diri, dan menyesuaikan diri secara positif dan konstruktif terhadap tuntutan norma kehidupan ( agama dan budaya) sehingga mencapai kehidupan yang bermakna (berbahagia, baik secara personal maupun sosial)”

Dengan kata lain bimbingan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan klien/konselee baik secara langsung (tatap muka) atau tidak langsung (melalui media : internet, atau telepon) dalam rangka mem-bantu klien agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau memecahkan masalah yang dialaminya.

Bimbingan berasal dari bahasa Inggris guidance dikaitkan dengan kata asal guide,  yang diartikan menunjukkan jalan (showing the way),  memimpin (leading),  menuntun  (conducting),  memberikan petunjuk (giving instruction), mengatur (regulating), mengarahkan (governing), memberikan nasehat (giving advice)[2].

Konseling berasal dari bahasa latin, yaitu “consillum” yang berarti “dengan” atau “bersama” yang dirangkai dengan “menerima” atau memahami[3].

Sedangkan secara terminologi, bimbingan di arti sebagai proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus dan sistematis oleh guru pembimbing agar individu atau sekelompok individu menjadi pribadi yang mandiri. Kemandirian yang menjadi tujuan usaha bimbingan ini mencakup lima fungsi pokok yang hendaknya dijalankan oleh pribadi mandiri, yaitu: (a) Mengenal diri sendiri dan lingkungannya sebagaimana adanya, (b) Menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis, (c) Mengambil keputusan, (d) Mengarahkan diri sendiri, dan (e) Mewujudkan diri mandiri.[4] Dan konseling di artikan sebagai proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara dan teknik-teknik pengubahan tingkah laku lainnya oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu atau individu-individu yang sedang mengalami masalah yang dihadapi oleh konseling[5].

Jadi dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pengorganisasian kegiatan bimbingan dan konseling adalah bentuk kegiatan yang mengatur cara kerja, prosedur kerja, dan pola atau mekanisme kerja kegiatan bimbingan dan konseling. Kegiatan bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan lancar, tertib, efektif dan efesien apabila dilaksanakan dalam suatu organisasi yang baik dan teratur. Pengorganisasian kegiatan bimbingan dan konseling ditandai oleh adanya dasar dan tujuan organisasi, personel dan perencanaan yang matang[6].

B.     Pola Organisasi Bimbingan Konseling

Pola organisasi bimbingan dan konseling di setiap sekolah tidak harus sama. Hal ini sebaiknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah tersebut. Agar suatu organisasi bimbingan dan konseling di sekolah dapat berjalan dengan baik, hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut ini:

1.        Semua staf sekolah harus terhimpun dalam satu wadah organisasi.

2.        Tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari masing-masing petugas petugas harus rinci, jelas, dan tegas[7].

Menurut peran, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah pola organisasi bimbingan dan konseling terbagi menjadi tiga, yaitu:

1.        Pola organisasi yang seluruhnya berada pada satu garis koordinasi antara tanggung jawab dan program pendidikan di sekolah. Maksudnya, kepala sekolah di sini berperan langsung sebagai koordinasi bimbingan dan konseling dan berwenang menentukan kebijakan-kebijakan dalm kegiatan bimbingan dan konseling.

2.        Pola organisasi yang terpisah dengan program pendidikan. Maksudnya, Kepala sekolah memberikan peran dan wewenangnya kepada badan bimbingan. Kepala sekolah hanya sebagai konsultan dan hanya mempunyai tanggung jawab ke luar.

3.        Pola ketiga adalah organisasi bimbingan berada di bawah kepala sekolah, dan staf bertanggung jawab penuh terhadap kepala sekolah. Kepala sekolah berfungsi sebagai koordinator dari seluruh kegiatan pendidikan dan ikut serta aktif dalam pelaksanaan bimbingan[8].

Ada beberapa kemungkinan pola organisasi bimbingan dan konseling yang dapat diikuti. Untuk penerapan di sekolah dasar dapat dipilih tiga pola organisasi, yaitu[9]:

1.        Pola organisasi bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan guru kelas sebagai tenaga pembimbing.

Dalam pola organisasi ini guru kelas berperan langsung menjadi pembimbing bagi murid-murid di kelasnya. Dengan menerapkan pola ini setiap guru kelas berkewajiban menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap murid-muridnya.

Dalam pola organisasi ini, kepapa sekolah sebagai koordinator bimbingan bertanggung jawab secara langsung terhadap program bimbingan dan konseling di sekolahnya. Tugas-tugas yang menyangkut pelayanan bimbingan dan konseling diselenggarakan oleh masing-masing guru kelas. Dalam menangani masalah-masalah yang memerlukan penanganan secara terpadu, masing-masing guru dapat bekerjasama dengan teman sejawatnya di sekolah. Begitu pula masing-masing guru dapat bekerjasama dengan orangtua murid (yang tergabung dalam BP3) untuk mengatasi masalah-masalah murid yang penanganannya memerlukan keterlibatan orang tua.

2.        Pola organisasi bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan seorang konselor untuk beberapa sekolah terdekat.

Pola ini dapat diterapkan dila kondisi sekolah telah memungkinkan penempatan tenaga khusus (konselor) untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling. Dalam hal ini seorang konselor bertugas untuk melaksanakan kegiatan bimbingan pada beberapa sekolah terdekat, atau secaha khusus bertugas pada setiap sekolah sekaligus, struktur organisasi bimbingan dan konseling menggunakan pola ini.

3.        Pola organisasi bimbingan dan konseling yang memakai seorang konselor untuk setiap sekolah.

Sementara itu Fajar Santoadi (2010) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Bimbingan dan Konseling Komprehensif”, mengemukakan 4 (empat) pola dasar organisasi BK di sekolah, yaitu[10]:

1.        Pola Generalis. Tanggung jawab pelayanan BK menyebar di semua pendidik  dan tenaga kependidikan di sekolah (wali kelas, guru mata pelajaran, staf) dan seorang guru BK profesional yang bertindak sebagai Koordinator BK.

2.        Pola Spesialis. Pelayanan BK ditangani oleh tenaga ahli, sehingga dalam struktur organisasi BK terdapat unit-unit pelayanan khusus, misalnya Unit Testing, Unit Konseling,  Unit Bimbingan Karier, dsb.

3.        Pola Kurikuler. Pelayanan BK menggunakan pendekatan “seperti layaknya mata pelajaran” dengan pelaksana utamanya Konselor, dan tidak diperlukan koordinator BK.

4.        Pola–Pola Relasi Manusia. Bimbingan dan Konseling bekerja dengan menciptakan relasi antarmanusia dalam bentuk kelompok-kelompok perkembangan. Konselor dan Guru Mata Pelajaran bertindak sebagai promotor dan pendamping kelompok-kelompok bimbingan.

C.    Koordinator Bimbingan

Koordinator bimbingan dan konseling yaitu orang yang bertugas mengkoordinir kegiatan atau program bimbingan dan konseling di sekolah. Sebagai penanggung jawab utama untuk pelayanan bimbingan, koordinator memegang administrasi bimbingan, yaitu mengatur kerja sama di antara tenaga bimbingan dan mengarahkan semua kegiatan bimbingan yang mereka lakukan.

Jabatan pimpinan ini membawa tugas mengadministrasikan orang dan kegiatan termasuk di dalamnya segi tata usaha. Mengadministrasikan bimbingan tidak berarti memberikan perintah-perintah kepada para bawahan dan menuntut kekuasaan serta mengambil hak untuk mengambil semua keputusan seolah-olah berlaku suasana disiplin militer. Koordinator  bersama dengan seluruh anggota staf bimbingan yang lain membentuk suatu tim kerja yang bersama-sama mengusahakan pelayanan bimbingan yang seoptimal mungkin. Bekerja sebagai suatu tim tidak serba mudah karena setiap anggota tim harus rela mengakui sumbangan yang diberikan oleh rekan-rekannya, dan tidak dapat memandang hasil dalam pelayanan bimbingan sebagai hasil usahanya sendiri. Sebagai pimpinan staf bimbingan, koordinator harus memenuhi tuntutan akademik dan harus mampu menciptakan jaringan kerjasama antara orang-orang yang berkepribadian lain-lain serta memberikan sumbangan yang berbeda-beda. Dalam berkomunikasi dengan anggota staf bimbingan lainnya, koordinator harus menunjukkan sikap menghargai dan menghormati profesionalitas rekan-rekannya seta memberikan kebebasan yang wajar kepada setiap tenaga bimbingan dalam menunaikan tugasnya. Koordinator bimbingan dan konseling bertugas :[11]

1.        Mengkoordinasi para guru pembimbing dalam:

a.         Memasyarakatkan pelayanan kegiatan bimbingan dan konseling kepada segenap warga sekolah.

b.         Munyusun program kegiatan bimbingan dan konseling .

c.         Melaksanakan program bimbingan dan konseling

d.        Mengadministrasikan program kegiatan bimbingan dan konseling

e.         Menilai hasil pelaksanaan program kegiatan bimbingan dan konseling

f.          Menganalisis hasil penilaian pelaksanaan bimbingan dan konseling

g.         Memberikan tindak lanjut terhadap analisis hasil penilaian bimbingan dan konseling

2.        Mengusulkan kepada kepala sekolah dan mengusahakan bagi terpenuhnya tenaga, prasarana, dan sarana. Alat dan perengkapan pelayanan bimbingan dan konseling;

3.        Mempertanggung jawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling.

D.    Administrasi Program Bimbingan

Administrasi program bimbingan dan konseling dimaksudkan sebagai kegiatan pengaturan lalu lintas kerja pelayanan bimbingan dan konseling sehingga kegiatan tersebut tetap lancar, efisien, dan efektif. Pengadministrasiannya dapat berupa pencatatan data murid, penyimpanannya, pelaporan, dan pengalih tanganan masalah murid kepada tenaga yang lebih ahli/relevan[12].

Kegiatan administrasi ini dapat berupa pencatatan data murid, penyimpanannya, pelaporan, dan pengalihtanganan masalah murid kepada tenaga yang lebih ahli atau relevan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan administrasi, antara lain[13]:

a.         Mengingat kegiatan bimbingan dan konseling dilakukan oleh guru kelas maka sebaiknya pekerjaan administrasi tersebut tidak terlalu menyita waktu mereka. Catatan-catatan yang dikerjakan haruslah bersifat sederhana.

b.        Catatan-catatan pribadi yang dibuat harus dijaga kerahasiaannya.

c.         Semua catatan yang dikumpulkan hendaknya dimaksudkan untuk keperluan layanan bimbingan dan konseling.

d.        Setiap catatan tentang murid hendaknya mudah ditemukan.

Pola kerja administrasi bimbingan dan konseling di sekolah dapat digambarkan sebagai berikut:

a.         Pada saat pertama diterima sekolah, data pribadinya dicatat dari hasil pengedaran angket pada orang tua, atau dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data lainnya. Data tersebut kemudian dimasukkan kedalam file, map atau buku pribadi masing-masing murid.

b.        Data murid yang diperoleh dari catatan anekdot selama proses belajar-mengajar dimasukkann kedalam dokumen murid yang bersangkutan.

c.         Bila guru memandang perlu memberikan pelayanan kepada murid, maka laporannya juga dimasukkan kedalam dokumen di atas.

d.        Konsultasi guru dengan orang tua murid hendaknya juga dicatat dan dimasukkan kedalam dokumen.

e.         Setiap bulan guru diharapkan dapat memberikan laporan tentang pelayanan bimbingan dan konseling kepada kepala sekolah, baik secara tertulis mauun secara lisan.

Sarana penunjang pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling di sekoah dasar, antara lain[14]:

a.         Ruang serba guna bimbingan. Pada ruangan ini dapat dilakukan berbagai kegiatan bimbingan dan konseling seperti bimbingan kelompok, konseling perorangan, pemberian informasi dan lain sebagainya. Ruang tersebut harus menyenangkan, tidak memberikan kesan yang sama dengan situasi kelas dan terhindar dari suasana keributan.

b.        Alat-alat mobiler seperti almari, meja, kursi konseling, dan kursi tamu.

c.         Alat-alat kelengkapan bimbingan seperti alat-alat pengumpulan data, alat-alat penyimpanan dan pengolahan data, buku paket bimbingan karier, papan media bimbingan (untuk keperluan pemberian informasi) dan sebagainya. Alat-alat ini sebaiknya disimpan pada ruangan serba guna bimbingan.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Pengorganisasian kegiatan bimbingan dan konseling adalah bentuk kegiatan yang mengatur cara kerja, prosedur kerja, dan pola atau mekanisme kerja kegiatan bimbingan dan konseling. Kegiatan bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan lancar, tertib, efektif dan efesien apabila dilaksanakan dalam suatu organisasi yang baik dan teratur. Pengorganisasian kegiatan bimbingan dan konseling ditandai oleh adanya dasar dan tujuan organisasi, personel dan perencanaan yang matang.

Bentuk atau pola organisasi bimbingan dan konseling dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah dan besar kecilnya isi program. Ada berbagai macam pola organisasi bimbingan dan konseling yang dapat diterapkan di sekolah.

Koordinator bimbingan dan konseling yaitu orang yang bertugas mengkoordinir kegiatan atau program bimbingan dan konseling di sekolah. Sebagai penanggung jawab utama untuk pelayanan bimbingan, koordinator memegang administrasi bimbingan, yaitu mengatur kerja sama di antara tenaga bimbingan dan mengarahkan semua kegiatan bimbingan yang mereka lakukan

Administrasi program bimbingan dan konseling dimaksudkan sebagai kegiatan pengaturan lalu lintas kerja pelayanan bimbingan dan konseling sehingga kegiatan tersebut berjalan lancar, efisien, dan efektif. Pengadministrasiannya dapat berupa pencatatan data murid, penyimpanannya, pelaporan, dan pengalihtanganan masalah murid kepada tenaga yang lebih ahli/relevan

B.     Saran

Program bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari proses pencapaian tujuan pendidikan, oleh karenanya program bimbingan dan konseling merupakan sebuah kemestian bagi agar tercapai tujuan pendidikan. Mengingat hal itu, maka kami menyarankan kepada pemangku kebijakan untuk selayak menyediakan konselor di setiap sekolah, sehingga pendidikan di Indonesia ddapat mecapai tujuan sebagaimana yang di amanatkan Undang-undang.

---

[1] Dewa Ketut Sukardi, Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Bandung: Alfabeta, 2003 ), hlm. 95 – 96

[2] W. S. Winkel, Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan, (Yogyakarta: Grasindo, 1997), hlm. 65

[3] Prayetno, dan Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Rineka Cipta 1999), hlm. 99

[4] Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), hlm. 20

[5] Soli Abimanyu, M. Thayeb Manrihu, Teknik dan Laboratorium Konseling, (Jakarta Depdikbud, Dirjen Pendidikan Tinggi, Proyek Pendidikan Tenaga Akademik, 1996), hlm. 12

[6]Dewa Ketut Sukardi, Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 96 – 97

[8] Yusup Gunawan, Pengantar Bimbingan dan Konseling: Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 1996), hal. 276.

[9] Nintya Sintya Devy, Program, Organisasi dan Administrasi Bimbingan dan Konseling, di akses dari http://nintyasintya.blogspot.com/2013/10/makalah-program-organisasi-dan.html pada tanggal 05 april 2016 pukul 16:51

[10] Akhmad Sudrajat, Mencari Alternatif Pola Organisasi BK di Sekolah, di akses dari https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2013/06/16/pola-organisasi-bimbingan-dan-konseling-di-sekolah/ pada tanggal 05 April 2016 pukul 16:59

[11] W. S. Winkel, Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan, (Yogyakarta: Grasindo, 1997), hlm. 803

[12] Erman Amti dan Marjohan, Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Depdikbud, 1992), hlm. 155

[13] Winda Kurniati, Program, Organisasi dan Administrasi Bimbingan dan Konseling, di akses dari http://windakurniati.blogspot.com/2013/12/program-organisasi-dan-administrasi. html pada tanggal 05 april 2016 pukul 17:53